KPK mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi inportasi barang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
KPK mengungkapkan mantan Sekretaris Jenderal MPR, Ma`ruf Cahyono menerima gratifikasi mencapai Rp30 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR
KPK menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2019–2021, Ma’ruf Cahyono dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek di lingkungan MPR
KPK mendalami proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuantan Singingi (Kuansing), kepada Kementerian Kehutanan.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal pada Rabu, 8 Juli 2026.
KPK melakukan serangkaian penggeledahan terkait penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby
KPK mendalami aset Anggota DPR RI Heri Gunawan selaku tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dana program CSR di Bank Indonesia (BI)
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pada Selasa, 30 Juni 2026
KPK mengungkap masih ada sejumlah manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2019-2021, Ma`ruf Cahyono
KPK menduga PT Infinity International turut melakukan praktik pengaturan barang importasi di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai (DJBC)
Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wamen Imipas, Silmy Karim.
KPK menyoroti lemahnya akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan kajian terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak memberikan masukan dan koreksi terkait pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat
KPK menelusuri penyaluran dana program sosial atau CSR BI ke yayasan yang terafiliasi dengan dua tersangka yakni anggota DPR RI Heri Gunawan dan Satori.
KPK mendalami dugaan penerimaan uang oleh oknum pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, dalam pengurusan cukai.
Uang suap tersebut diterima Ade Kuswara dari pengusaha bernama Sarjan melalui sejumlah perantara
KPK mengungkap sebanyak 27.969 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum bersertifikat
Budi mengatakan, perpanjangan masa penahanan Fadia Arafiq dilakukan karena penahanan pertama akan habis pada 2 Mei 2026
KPK menilai potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi yang penuh transaksional dan minim akuntabilitas